Politisi PKS Minta Semua Potensi Dikerahkan untuk Tangani Darurat DBD

Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pengerahan sumber daya pemerintah untuk menangani kasus DBD dari hulu ke hilir.

Saat ini setidaknya lima daerah di Indonesia menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus DBD. Angka DBD secara nasional juga naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan drastis angka kasus DBD ini juga diikuti dengan kenaikan angka kematian.

Kurniasih menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memusatkan sumber daya untuk melakukan respons cepat mulai dari pencegahan hingga memastikan kesiapan faskes ketika kasus DBD melonjak.

“Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3 M saja. Sebaiknya gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi PKS DPR RI ini dalam keterangannya, Senin (25/03/2024).

Mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dengan jaminan ketersediaan kamar perawatan mengingat Fasyankes di wilayah KLB mungkin kerepotan dengan membludaknya pasien.

“Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran,” terang Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS ini.

Kurniasih berharap masyarakat juga waspada dengan merebaknya kasus DBD ini. Melakukan gotong royong minimal di rumah sendiri dengan memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan.

“Jangan segan-segan memeriksakan ke Fasyankes terdekat jika ada gejala-gejala, sebagai ikhtiar untuk mendeteksi dini gejala DBD dan bisa tepat sasaran dalam penanganannya,” urainya.