PKS Konsisten Oposisi Pemerintahan Jokowi-JK

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf  dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/3). (dok IST)
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/3). (dok IST)

Jakarta -- Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan jika PKS tetap konsisten sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya kira posisi PKS di pemerintahan sudah jelas, sejak awal kita berada di oposisi, kita konsisten. PKS sejak awal tetap dalam oposisi sampai 2019," ujar Muzammil dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2018).

Muzammil menilai sebagai oposisi, wajar bisa PKS memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintahan dalam banyak hal. Ia menyebut bagaimana jumlah utang tiga tahun pemerintah Jokowi sama dengan 10 tahun pemerintahan SBY.

Ia juga menilai banyak catatan dalam konteks penegakan hukum. Salah satunya kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang masih gelap penyingkapannya hingga kini. "Penyiramannya diketahui, motornya dketahui, aparat keamanan mengejar teroris hebat tetapi mengejar pelemparan air keras sampai sekarang tidak ditemukan, itu sebagai salah satu contohnya kita ambil," sebut Muzammil.

Belum lagi, ujar Muzzammil, jika berbicara tentang swadaya ekonomi nasional, impor kebutuhan pokok yang semakin deras. Ia menyebut pelbagai permasalahan tersebut yang membuat PKS tegas memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. "Di PKS sikap ini bukan hanya keputusan DPP tetapi banyak masukan dari kader dan simpatisan yang merasakan situasi di lapangan," tegasnya.