PKS Kecam Pelarangan Jilbab Atlet Judo di Asian Para Games 2018

Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf mengecam pelarangan jilbab atlet blind Judo, Miftahul Jannah di Asian Paragames 2018 (09/10) (dok Humas PKS)
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf mengecam pelarangan jilbab atlet blind Judo, Miftahul Jannah di Asian Paragames 2018 (09/10) (dok Humas PKS)

Jakarta (09/10) -- Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf mengecam pelarangan jilbab atlet blind Judo, Miftahul Jannah di Asian Paragames 2018 yang diselenggarakan di Jakarta. Ia juga mengapresiai sikap Miftahul Jannah yang memegang teguh prinsipnya sebagai Muslimah.

“Saya bersama Miftahul Jannah, mengecam pelarangan jilbab kepada atlet untuk meraih prestasi. Tidak ada alasan yang realistis sedikit pun untuk mencegah atlet mengekspresikan agamanya,“ tegas Anggota DPR RI asal Lampung ini di Jakarta (9/10).

Menurutnya, dalam dua hari ini ada dua peristiwa penting di dunia atlet bela diri yaitu fenomena Khabib Nurmagomedov, atlet UFC dan Miftahul Jannah, atlet Judo Indonesia.

“Dari keduanya kita melihat, ada yang lebih tinggi dari bela diri, yaitu membela agama. Khabib menggunakan bela diri untuk membungkam penghina keyakinannya. Miftahul Jannah merelakan kesempatan mendapat medali demi mempertahankan keyakinannya sebagai Muslimah," terang Muzammil.

Menurut alumni Ilmu Politik UI ini, atlet berjilbab Defia Rosmaniar sudah membuktikan bahwa jilbab tidak menghalanginya untuk mendapatkan emas pertama bagi Indonesia di Asian Games 2018 dari cabang Taekwondo.

“Sudah banyak cabang olahraga yang membolehkan Muslimah kenakan jibab. Asian Paragames menjadi ajang yang adil untuk kemanusiaan karena memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas. Tetapi malah ternodai oleh aksi diskriminasi kepada agama tertentu," terangnya lagi.

Muzzammil mengajak semua pihak berdiri bersama Miftahul Jannah melawan diskriminasi agama di berbagai cabang olahraga dan profesi.
“Indonesia dan dunia Islam harus berjuang mencabut aturan atletik internasional yang diskriminatif terhadap agama," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan diam dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi dalam aspek agama terhadap atletnya sendiri.

“Seharusnya pemerintah tidak tinggal diam. Ini terkait dengan martabat bangsa dan kemuliaan agama yang harus dipertahankan. Bahkan konon ada yang melobi Miftahul Janah untuk membuka jilbab demi bangsa. Sungguh Ironis,” jelasnya. (Pipin Sopian)