Berita PKS

PKS dan Gerindra Kompak Kritik Pertemuan Seskab dan Sekjen Partai

08 May 2018 | 13:39 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid

Jakarta (08/05) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra kompak mengritik pemerintah ihwal pertemuan yang digelar oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan sejumlah Sekjen partai politik pendukung pemerintah.


Pertemuan yang digelar Senin (7/5) kemarin itu membahas konsolidasi partai pendukung sekaligus sosialisasi keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid menyebutkan, tidak elok jika pertemuan itu digelar di Kantor Seskab, mengingat tugas pokok dan fungsi dari Seskab adalah kabinet, bukan partai politik.

“Ini bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan, ini kan politik murni, politik praktis. Sekarang kan ada namanya koalisi pendukung pemerintah, lakukan saja dalam konteks itu agar tidak menghadirkan kontroversi dan permasalahan. Ketika ini diselenggaralan di kantor Seskab menimbulkan pertanyaan karena bukan mengurusi koalisi partai-partai tapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Dia menambahkan, lebih elok jika pertemuan itu digelar di luar kantor Seskab. Langkah ini lebih elegan dan terhindar dari kegaduhan politik yang bisa saja timbul.

“Kita tidak pingin menambah kegaduhan. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan,” kata Hidayat Nur Wahid.

Senada dengan PKS, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon pun mengritik manuver yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah Sekjen ini. Jika pembicaraan terkait masalah kenegaraan maka sah-sah saja, tetapi menyangkut politik praktis jelang Pilpres 2019 maka itu tidak benar.

“Saya tidak tahu agendanya apa ya. Kalau agendanya terkait dengan kepentingan nasional tidak masalah. Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara? Harusnya dicari tempat lain, di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi abuse of power,” kata Fadli, Senin (7/5) kemarin.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli juga akan suarakan ini melalui komisi terkait untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Bagaimanapun, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai sangat tidak tepat.

“Ya itu kan salah, kita harus ingatkan. Tapi kan itu nanti masyarakat yang akan menilai juga,” singkat Fadli.