Netty: Presiden Jokowi Segera Bekerja, Jangan Terjebak Bagi-Bagi Kekuasaan

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani (PKSFoto)
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani (PKSFoto)

Jakarta (21/10) -- Joko Widodo telah resmi dilantik sebagai Presiden RI terpilih bersama dengan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024 pada Ahad (20/10/201) kemarin di Jakarta. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani berharap Presiden dan Wakil langsung bekerja menyelesikan permasalahan bangsa dan tidak terjebak dengan pembagian kekuasaan.

"Selesai dilantik Presiden Joko Widodo harus segera berlari menyelesaikan PR bangsa Indonesia yang bertumpuk. Jangan terjebak pada permainan bagi-bagi kekuasaan," kata Netty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengungkapkan berdasarkan hasil survey yang dilansir oleh Litbang Kompas pada Oktober 2019, tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya 58,8 persen, "Ini artinya masih banyak persoalan yang membuat rakyat kecewa terhadap pemerintah,".

Netty juga menyoroti pencapain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5 persen di 2019 ini. Padahal, lanjut Netty, target yang ditentukan adalah 8 persen.

"Stagnasi pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak sosial ataupun sosio kultural, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Padahal menurut rilis BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sudah sebesar 9,41% dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa," terangnya.

Oleh karenanya, Netty meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-Ma'ruf Amin dapat fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin harus menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama kerja kabinet yang akan dibentuk. Bercerminlah pada statistik kegagalan periode lalu utk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada lima tahun ke depan,” tandas Wakil Ketua FPKS yang membawahi bidang Kesra ini.

Selain angka kemiskinan dan pengangguran, tercatat beberapa kegagalan pencapaian Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagaimana dilansir Katadata, antara lain; tingkat ketimpangan 0,382 (Maret 2019), dan IPM 71,4 poin (2018).