Kader, Simpatisan dan Pengurus PKS tidak Ingin Presiden Petahana

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf (dok PKSFoto)
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf (dok PKSFoto)

Jakarta -- Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan mayoritas kader, simpatisan PKS menginginkan presiden alternatif, bukan petahana.

Dasar itulah, papar Muzammil, yang mendasari Majelis Syuro PKS memberikan 9 nama capres/cawapres alternatif dari internal PKS kepada masyarakat.

"Mayoritas mutlak menginginkan presiden alternatif, itu yang didapatkan dari kader, simpatisan dan pengurus PKS menghendaki presiden alternatif bukan pada incumbent," ujar Muzammil dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2018).

Guna memenuhi keinginan kader tersebut, PKS terus berusaha mencari mitra koalisi terbaik untuk mengusung capres-cawapres. Muzammil mengatakan, PKS terus bekerjasama dengan mitra koalisi yang selama ini mendampingi PKS yakni Gerindra.

"Pak Prabowo menyebut PKS itu sekutu Gerindra. Komunikasi PKS dan Gerindra sampai saat ini berlangsung baik dan tentu tidak menutup siapapun teman mitra kalisi termasuk dengan PAN kami cukup dekat," papar dia.

Ia menyebut peta koalisi pilpres sebenernya sudah tercermin saat penyusunan UU Pemilu di DPR beberapa waktu lalu. Saat voting tentang pasal 20 persen atau 25 persen kursi DPR, suara terbelah menjadi dua. "6 fraksi melawan 4 fraksi. 4 Fraksinya PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat. Jadi jelas posisi kami berbeda dengan pilihan pemerintah," papar Muzammil.

Ia memastikan jika pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang tidak akan terjadi Jokowi vs Kotak Kosong. Sebab calon kedua akan muncul yakni koalisi PKS dan Gerindra. "Kami mengatakannya insyaAllah minimal dua calon, karena ada PKS dan Gerindra di calon kedua," ujar dia.