Berita PKS

Gigih Perjuangkan UU Jaminan Produk Halal, Ledia Raih Penghargaan

12 Oct 2018 | 12:56 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah

Jum'at (12/10) -- Gigih memperjuangkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Ledia Hanifa Amaliah mendapatkan penghargaan dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai Tokoh Inspiratif dalam membangun sistem halal di Indonesia, Jogjakarta, Kamis (11/10/2018).

"Penghargaan ini bukan buat saya, karena ini penghargaan untuk semua yang terlibat dalam perancangan, pembahasan dan pengesahan undang-undang yang sudah tertunda selama 8 tahun," terang Ketua Panitia Kerja RUU Jaminan Produk Halal ini.

Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal telah dibahas sejak DRP RI periode 2004-2009. Namun, pembahasan tersebut mengalami banyak masalah, sehingga tidak dapat diselesaikan pada periode tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa merasa sebagai negara mayoritas muslim, pengesahan RUU JPH ini harus segera diselesaikan, meskipun Ledia mengakui bukanlah perkara yang mudah memformulasikan ketentuan Agama kedalam Undang-undang.

"Undang-undang ini sudah molor 8 tahun tidak selesai-selesai. Ketika saya menjadi anggota DPR, saya tergetkan harus selesai, dan Alhamdulillah selesai. Tentunya dengan berbagi usaha dan lobby, karena memformulasikan aturan agama ke peraturan Undang-undang bukan perkara yang ringan," ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Jabar I ini mengingatkan, agar semua pihak ikut terlibat dalam pengawalan pelaksanaan UU JPH ini. Utamanya, lanjut Ledia, pemerintah daerah yang bertanggungjwab untuk membuat turunan Undang-undang.

"Konteksnya dalam membangun sistem semua stake holder harus terlibat. Jadi, pengawalannya tidak hanya berhenti di Undang-undang, tapi juga turunannaya yang harus dikawal. Pemda, sekda, pemprov harus ikut bertanggungjawab dalam menertibkan regulasi di daerah," lanjut Ledia.

Ledia juga mengapresiasi keberadaan komunitas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ledia berharap, dengan keberadaan komunitas tersebut akan membantu pengawalan dan pengimplementasian UU JPH dilapangan.