Fraksi PKS: Reuni 212 Bukti Kedewasan dalam Demokrasi

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Jakarta (03/12) -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi tertib dan lancarnya gelaran Reuni Akbar Mujahid 212. Hal itu, kata Jazuli, membuktikan para peserta Reuni 212 dewasa dalam berdemokrasi.

“Aksi ini membuktikan bahwa mereka sangat dewasa dalam berdemokrasi. Dengan jumlah massa jutaan yang diprediksi lebih banyak dari reuni sebelumnya, semua berjalan tertib dan aman,” ujar Jazuli, Ahad (02/12/2018).

“Bahkan, sekali lagi, kita harus angkat topi. Selesai acara Monas dan sekitar tempat acara kembali bersih tak ada sampah tersisa. Masya Allah,” sambungnya.

Jazuli menilai, sukses digelarnya Reuni 212 juga bukti bahwa kegiatan tersebut bukan gerakan yang bermuatan politik. Apalagi gerakan bayaran seperti yang dicurigai banyak pihak.

“Bukti nyata bahwa Reuni 212 bukan gerakan yang macam-macam seperti dikhawatirkan sebagian pihak, bukan gerakan bayaran, bukan gerakan yang bakal mengganggu atau mengancam bangsa seperti dituduhkan pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab,” katanya.

Menurut anggota Komisi I itu, tidak akan ada pihak yang sanggup membayar massa yang diprediksi berjumlah jutaan itu. Dia pun meyakini warga yang hadir karena panggilan nuraninya.

“Kita menyaksikan sendiri rakyat berbondong-bondong datang karena panggilan nurani dan semangat silaturahim. Siapa yang sanggup membayar untuk menghadirkan massa sebanyak itu?,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Jazuli meminta semua pihak untuk mengapresiasi aksi hari ini yang sudah mencontohkan kepada bangsa bagaimana berdemokrasi yang rapi, tertib, aman, dan damai. Dia juga meminta pemerintah untuk ikut memahami bahwa spirit 212 yang ditunjukkan peserta hari ini adalah modal sosial yang dahsyat untuk kemajuan bangsa.

“Saya tegaskan lagi, spirit 212 sangat positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Memberi pesan kuat bahwa rakyat khususnya umat Islam siap menjaga dan mengawal Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus menangkap pesan itu,” tegasnya.