FPKS: Sekolah Parlemen Bisa Bias Interpretasi di Masyarakat
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPR Ade Komarudin beberapa waktu lalu mengungkapkan gagasan mendirikan sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menghargai semangatnya sebagai upaya peningkatan (upgrading) kualitas anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Meski demikian, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah, karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat.
"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, koq anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli saat dihubungi, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik.
"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," ujarnya.
Berdasarkan penelitiannya, yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen. Selebihnya yang diperlukan adalah disiplin Anggota DPR dalam merujuk hasil riset dan data ilmiah akurat yang dihasilkan para ahli sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.
"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. Usernya adalah anggota DPR," jelasnya.
Namanya pendukung, lanjut Jazuli, hasil-hasil kajian mereka tergantung pada user-nya. Yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.
"Di sinilah peran Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," pungkasnya. (icl)
Sumber: teropongsenayan.com