BI Perlu Kaji Ulang Biaya Transfer dan Tarik Tunai Perbankan
Jakarta (5/12) - Wakil Ketua Fraksi bidang Ekonomi dan Keuangan PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam mengapresiasi peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia. Namun Ecky mengingatkan agar BI dapat memastikan dengan peluncuran GPN maka interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia dapat diwujudkan. Sehingga transaksi non tunai dapat dilakukan dengan lancar, cepat, tingkat keamanan dan tingkat efisiensi yang tinggi.
“Peluncuran GPN ini perlu diapresiasi dan nanti kita evaluasi capaiannya, juga misalnya apakah terjadi efisiensi terkait biaya transfer dan tarik tunai di bank-bank," kata Ecky di Jakarta, Selasa (6/12/2017).
GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrument dan saluran pembayaran secara nasional. GPN ini selaras dengan program pemerintah yaitu GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) yang diperkirakan dapat menghemat biaya mencetak uang kartal sekitar 10-20% dari total biaya cetak dan distribusi uang pertahun yang sekitar Rp 16 triliun. Berdasarkan data dari KPMG (2017) bahwa penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia masih berada di bawah 10 persen dan masih tertinggal dibandingkan degan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Sedangkan negara tetangga seperti Singapura telah mendesign sistem pembayaran nasionalnya sejak tahun 1985 dengan mendirikan NETS (Network for Electronic Transfers - Singapura). Otoritas Moneter di Singapura mendesain NETS sebagai sistem pembayaran nasional yang dimiliki oleh bank-bank terbesar di Singapura. Dalam perkembanganya NETS membangun infrastruktur yang memungkinkan 10 juta pemegang kartu debit dari lembaga keuangan yang berbeda dapat menggunakan kartunya di mesin-mesin ATM, EDC atau mesin sejenis di manapun selama masih di Singapura. Bahkan hampir seluruh transaksi cukup menggunakan fasilitas NETS seperti pembayaran-pembayaran tagihan, tiket commuter, tiket tol dan sebagainya. Sistem pembayaran NETS adalah salah satu sistem pembayaran yang diklaim terbaik dan berhasil di seluruh dunia. Sistem ini mendorong terjadi transaksi non-tunai yang lancar, aman, cepat dan efisien.
Anggota Komisi XI DPR RI mengharapkan dengan peluncuran GPN dapat meringankan beban rakyat sehingga dapat mendorong masyarakat melakukan transaksi secara non-tunai baik melalui debet card atau uang elektronik dan sejenis.
“Jadi nanti BI perlu juga mengkaji ulang terkait biaya transfer dan Tarik tunai di perbankan dan akibatnya juga dengan biaya administrasi uang elektronik. Harapannya uang elektronik bisa jadi bebas biaya supaya tidak jadi beban kepada masyarakat,” paparnya.
Peluncuran tersebut juga perlu diikuti oleh program edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya transaksi non-tunai yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Saya rasa nanti perlu ada supporting programnya ke masyarakat supaya masyarakat dapat sadar betapa aman dan pentingnya transaksi non-tunai, mungkin bisa masuk ke program inklusi keuangan," tandasnya.